DPRD Pangandaran Akan Polisikan Oknum Penghina Lembaga Legeslatif Ini

Agar tercipta harmonisasi, pihak DPRD Pangandaran menjalin hubungan baik bersama para insan pers. Hal ini ditegaskan oleh H. Iwan M Ridwan selaku Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran. Kerjasama baik ini sudah terjalin selama tiga tahun terakhir ini.

DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sedangkan wartawan menjalankan peranannya, dengan memberikan informasi memadai terkait hal tersebut kepada masyarakat. H. Iwan mengungkapkan kalau lembaga yang dipimpinnya sudah bisa menghasilkan 112 Perda. Tercatat ada 46 Perda yang merupakan inisiatif dari lembaga legeslatif tersebut.

Ingin membaca berita tentang pangandaran selengkapnya klik disni

Baginya hanya DPRD Pangandaran yang bisa menerbitkan Perda sebanyak itu hanya dalam waktu tiga tahun saja. Prestasi ini harus dibanggakan, jadi bukannya mendapatkan hinaan. Perilaku buruk itu kerap terjadi di media sosial. H. Iwan mengungkapkan kekesalan itu pada pertemuannya dengan awak media, dengan didampingi sejumlah pimpinan fraksi.

Pertemuan itu digelar di salah satu restoran di Pangandaran pada 16 Maret 2018. Fungsi penganggaran berjalan dengan baik dan tepat waktu. Pihaknya selalu mendapatkan aliran dana insentif daerah hingga 7 miliar rupiah. Fungsi pengawasan jga berjalan sebagaimana mestinya. Dengan memantau penggunaan Perda APBD.

DPRD Pangandaran memang tidak memiliki kewenangan sebesar inspektorat atau BPK. Sehingga hanya dapat memberikan informasi untuk pelaksanaan kebijakan saja. Selama ini, DPRD selalu menjaga sinergitas dengan pihak Pemda. Sehingga semua tugasnya berjalan dengan baik.

Nah, terkait dengan akun penghina lembaga DPRD Kabupaten Pangandaran di media sosial, H. Iwan bersama dengan anggota DPRD lain sudah sepakat akan melaporkan tindakan tidak menyenangkan itu kepada pihak Kepolisian. Dirinya atas nama DPRD Pangandaran akan segera polisikan oknum tidak bertanggungjawab tersebut. Karena sudah melakukan pencemaran nama baik lembaga legislatif tersebut.

Iwan menegaskan kalau pihaknya sangat wajar bila melakukan tindakan itu. Sebab para anggota dewan juga mempunyai perasaan. Kalau lembaga terhormat ini mendapatkan pelecehan, maka pelaku ujaran kebencian itu harus dijerat secara hukum. Jadi kalau sudah disepakati oleh seluruh anggota dewan. Pihak DPRD akan melaporkan tindakan tersebut pada Polisi.